KPU Kota Makassar Ikuti Persiapan Pleno Terbuka PDPB Semester II Tingkat Provinsi
Makassar, 11 Desember 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menghadiri kegiatan Persiapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II yang digelar KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada 11–12 Desember 2025 di Aula Kantor KPU Sulsel. Agenda ini menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka PDPB yang akan berlangsung besok. Hadir mewakili KPU kota makassar, hambaliie selaku ketua divisi Perencanaan, data dan informasi, sapri selaku ketua hukum dan pengawasan, andrie fajar halyb selaku kasubag perencanaan, data dan informasi, dan Andi niswan S. Atjo Sebagai admin sidalih.
Acara dibuka dengan prosesi resmi dan sambutan Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, yang mengingatkan pentingnya memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu di seluruh level. “Penguatan kelembagaan harus kita jaga bersama. Setiap jajaran perlu menunjukkan kinerja yang disiplin dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Setelah pembukaan, para pimpinan KPU Sulsel memberikan arahan kepada peserta dari seluruh kabupaten/kota. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi konsolidasi, evaluasi, dan pemaparan yang dipimpin Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Sulsel, Romi Harminto. Ia menekankan bahwa evaluasi ini diperlukan untuk membaca kondisi lapangan serta mengidentifikasi kendala yang muncul pada pelaksanaan pleno PDPB di Kabupaten/ Kota. “Kita perlu memahami situasi di setiap kabupaten/ kota agar pleno besok berjalan lancar dan hasilnya akurat,” katanya.
Besok, KPU Sulsel akan menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Semester II Tahun 2025 sebagai forum penetapan hasil rekapitulasi tingkat provinsi.
KPU Kota Makassar turut menyampaikan komitmennya dalam penyajian data. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Hambaliie, memastikan bahwa data yang dibawa telah melalui proses verifikasi. “Seluruh data sudah kami cek dengan cermat. Kami pastikan Makassar hadir dengan data yang valid dan siap diplenokan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sapri, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara melekat pada seluruh proses. “Kami mengawal setiap tahapan agar pelaksanaannya sesuai regulasi dan administrasinya kuat,” tuturnya. (Humas kpu kota makassar).
