Hadiri FGD KAMMI Makassar, KPU Kota Makassar Tekankan Pentingnya Menjaga Esensi Demokrasi dalam Wacana Pilkada
MAKASSAR, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam mengawal nilai-nilai demokrasi di tingkat daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Makassar, Sapri, S.H., M.H., saat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah KAMMI Makassar pada Sabtu (7/2/2026) di Aula Rapat DPD RI, Kota Makassar.
Diskusi yang mengusung tema "Membaca Demokrasi: Wacana Pilkada Dipilih Oleh DPRD, Legitimasi Rakyat atau Legitimasi Elit?" ini menjadi ruang dialektika kritis dalam merespons isu nasional mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah.
Dalam penyampaiannya, Sapri menjelaskan tinjauan dari aspek hukum dan teknis penyelenggaraan pemilu. Ia menekankan bahwa setiap perubahan regulasi harus tetap berpijak pada kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
"Setiap wacana perubahan mekanisme pemilihan, baik itu secara langsung maupun melalui DPRD, harus dikaji secara mendalam dari sisi konstitusi dan dampaknya terhadap partisipasi publik. Sebagai penyelenggara, fokus utama kami adalah memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan tetap memiliki legitimasi yang kuat dan mencerminkan kehendak rakyat. Demokrasi bukan sekadar prosedur, melainkan tentang bagaimana hak politik masyarakat tetap terakomodasi dengan baik," ujar Sapri dalam forum tersebut.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh narasumber kompeten lainnya, di antaranya Dr. Dede Arwinsyah, S.H., M.H. (Ketua Bawaslu Makassar), Junaedi, SE, ME (Ketua KAMMI Makassar), Febrianto Syam, S.IP., M.Si. (Tenaga Ahli Pimpinan DPD RI), serta Muhammad Imran, S.Sos. (Pengamat Politik). Diskusi dipandu oleh Rajuddin, S.H. sebagai moderator. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan edukasi politik yang sehat bagi masyarakat di tengah dinamisnya perkembangan regulasi pemilu.
KPU Kota Makassar menyambut baik inisiatif dari organisasi kepemudaan seperti KAMMI yang aktif membuka ruang diskusi publik. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran demokrasi dan memastikan publik tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan strategis kenegaraan.(Humas KPU Kota Makassar/fadel)
