Debat Demokrasi Dalam KPU Mengajar, Gali Potensi Kritis Siswa SMAN 16 Makassar
MAKASSAR, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar kembali menghadirkan literasi politik melalui program "KPU Mengajar" di SMA Negeri 16 Makassar, kamis (12/2/2026). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Imran Rosyadi, S.Pd, dan diikuti dengan antusias oleh perwakilan siswa dari tiap jenjang kelas. Hadir sebagai pemateri utama, anggota KPU Kota Makassar Hambaliie dan Sri Wahyuningsih. Dalam kegiatannya, para siswa diajak mendalami materi demokrasi melalui sesi diskusi kelompok. Suasana semakin menarik saat memasuki sesi debat, di mana setiap kelompok saling mempertahankan argumen mereka mengenai pemilu dan demokrasi. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Imran Rosyadi, S.Pd., menyampaikan apresiasinya terhadap kehadiran KPU. "Edukasi semacam ini sangat penting untuk membangun pondasi berpikir kritis bagi siswa kami. Kami berharap melalui kegiatan ini, siswa SMAN 16 Makassar dapat menjadi pemilih yang bijak dan bertanggungjawab di masa mendatang," ungkapnya. Di sela kegiatan, Sri Wahyuningsih memberikan motivasi dan apresiasi atas nalar kritis yang ditunjukkan para siswa. "Melihat cara adik-adik berdebat dan mempertahankan pendapat, kami optimis bahwa generasi muda di SMAN 16 Makassar mampu menjadi agen perubahan. Kami ingin memastikan kalian memahami bahwa demokrasi adalah ruang untuk beradu gagasan dengan cara yang santun dan berintegritas," tuturnya. Pengalaman berkesan juga diungkapkan oleh salah satu siswa, Muhammad Fersa Katiri. Ia merasa kegiatan ini memberikan warna baru dalam proses belajar. "Lewat KPU Mengajar ini, saya mendapat banyak wawasan baru tentang demokrasi dan pemilu, yang sebelumnya terasa rumit. Sesi debatnya seru sekali, kami jadi belajar bagaimana cara menyampaikan pendapat yang kuat di depan umum," jelas Fersa. Kegiatan ditutup dengan pemaparan kesimpulan dan komitmen bersama untuk menyukseskan pemilu dengan cara yang cerdas dan jujur. (Humas KPU Kota Makassar/Red Magang) ....
JAJAKI KOLABORASI PADA BULAN RAMADHAN, KPU KOTA MAKASSAR SAMBANGI DPP IMMIM
Makassar, kpu.go.id – Setelah melakukan pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar kembali memperluas jangkauan sosialisasi dan pendidikan pemilih, dengan melibatkan berbagai elemen strategis masyarakat, salah satunya DPP IMMIM yang berkantor di jl. Jenderal Sudirman pada Rabu (11/2/2026). Audiensi ini diterima langsung oleh Sekjen DPP IMMIM, Prof. Dr. Muhammad Shuhufi, S.Ag., M.Ag., dan didampingi sejumlah pengurus DPP IMMIM. Perwakilan dari KPU Kota Makassar sendiri, hadir Anggota KPU Kota Makassar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Muh. Abdi Goncing, Kasubag Parhumas & SDM, Rachmat Rachim serta jajaran staf dari KPU Kota Makassar. Pertemuan ini membahas kemungkinan kolaborasi antara KPU Kota Makassar dengan DPP IMMIM dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, terkhusus pada saat bulan suci ramadhan, sehingga dapat menjadi momentum yang baik guna memberikan edukasi kepada para pemilih. Hal tersebut dipaparkan Abdi Goncing di sela diskusi bersama pengurus DPP IMMIM. “Kehadiran kami di sini sebagai bentuk implementasi dari program strategis KPU, yang juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi KPU sebagai lembaga, yang tidak hanya menyelenggarakan pemilu, tetapi juga menjalankan peran edukatif, dalam memperkuat pondasi demokrasi, baik itu di masjid, maupun pada pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh IMMIM, khususnya di Kota Makassar,” ujarnya. Hal yang sama diutarakan Sekjen DPP IMMIM, Prof. Dr. Muhammad Shuhufi, S.Ag., M.Ag., yang menyambut kunjungan KPU Kota Makassar ke kantor DPP IMMIM. Beliau mengharapkan kunjung pertama KPU Kota Makassar ini dapat menjadi langkah awal dari kolaborasi jangka panjang dalam membangun umat yang kritis, sadar politik, dan peduli terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. “DPP IMMIM menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota KPU beserta jajarannya. Kehadiran KPU Kota Makassar ini menjadi langkah awal bagi kami dalam memperkenalkan instrumen IMMIM dalam pengembangan elemen bangsa, demi memperkuat kualitas pemilu berintegritas melalui dukungan pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih,” pungkasnya. Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman untuk membangun kolaborasi berkelanjutan, dalam bentuk kegiatan sosialisasi, yang nantinya akan dilanjutkan dengan MoU antar KPU Kota Makassar dan DPP IMMIM. (Humas KPU Kota Makassar/Red.) ....
DEBAT INTERAKTIF WARNAI KPU MENGAJAR DI SMK NEGERI 3 MAKASSAR
MAKASSAR, kpu.go.id – KPU Kota Makassar kembali melanjutkan program KPU Mengajar, guna memberikan pendidikan demokrasi dan politik bagi pemilih pemula di SMK Negeri 3 Makassar, selasa (10/2/2026). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Mappa, S.Pd, dan diikuti dengan antusias oleh siswa-siswi perwakilan dari seluruh jurusan. Hadir sebagai pemateri utama, anggota KPU Kota Makassar Muh. Abdi Goncing bersama Sri Wahyuningsih. Suasana di SMK Negeri 3 Makassar tampak sangat hidup saat memasuki sesi interaktif, di mana siswa diminta menuliskan satu kata untuk demokrasi dan satu kata untuk pemilu. Tak hanya itu, kegiatan berlanjut pada sesi diskusi kelompok, yang memuncak pada debat seru antar kelompok untuk mempertahankan hasil analisis mereka mengenai isu-isu kepemiluan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Mappa, S.Pd, memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan ini. "Kehadiran KPU Makassar sangat bermanfaat bagi siswa kami, terutama untuk memberikan pemahaman nyata, bahwa suara mereka sangat berharga. Kami berharap edukasi ini menjadikan mereka pemilih yang bijak di masa depan," ungkapnya. Muh. Abdi Goncing juga memuji keberanian para siswa dalam berdebat dan menyampaikan argumen. "Siswa-siswi SMK Negeri 3 menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Melalui debat ini, kita bisa melihat nalar kritis mereka, yang tentu hal ini mencerminkan bahwa mereka di masa yang akan datang tidak hanya akan menjadi penonton dalam demokrasi, tetapi juga menjadi pelaku yang paham dengan prinsip dan aturan pemilu", jelas Abdi. Pengalaman positif juga dirasakan oleh salah satu siswi, Andi Amanda Putri Siswanto. Ia mengaku sangat senang bisa terlibat dalam kegiatan ini. "Saya sangat senang mengikuti KPU Mengajar karena mendapatkan banyak wawasan baru tentang demokrasi dan pemilu, yang sebelumnya saya belum tahu. Apalagi sesi debatnya seru sekali, jadi kegiatannya tidak membosankan," tuturnya. Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama seluruh perwakilan jurusan untuk menjadi pemilih yang cerdas dan menyebarkan semangat demokrasi di lingkungan sekolah masing-masing. (Humas KPU Kota Makassar/Red Magang) ....
Hadiri FGD KAMMI Makassar, KPU Kota Makassar Tekankan Pentingnya Menjaga Esensi Demokrasi dalam Wacana Pilkada
MAKASSAR, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam mengawal nilai-nilai demokrasi di tingkat daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Makassar, Sapri, S.H., M.H., saat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah KAMMI Makassar pada Sabtu (7/2/2026) di Aula Rapat DPD RI, Kota Makassar. Diskusi yang mengusung tema "Membaca Demokrasi: Wacana Pilkada Dipilih Oleh DPRD, Legitimasi Rakyat atau Legitimasi Elit?" ini menjadi ruang dialektika kritis dalam merespons isu nasional mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Dalam penyampaiannya, Sapri menjelaskan tinjauan dari aspek hukum dan teknis penyelenggaraan pemilu. Ia menekankan bahwa setiap perubahan regulasi harus tetap berpijak pada kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. "Setiap wacana perubahan mekanisme pemilihan, baik itu secara langsung maupun melalui DPRD, harus dikaji secara mendalam dari sisi konstitusi dan dampaknya terhadap partisipasi publik. Sebagai penyelenggara, fokus utama kami adalah memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan tetap memiliki legitimasi yang kuat dan mencerminkan kehendak rakyat. Demokrasi bukan sekadar prosedur, melainkan tentang bagaimana hak politik masyarakat tetap terakomodasi dengan baik," ujar Sapri dalam forum tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri oleh narasumber kompeten lainnya, di antaranya Dr. Dede Arwinsyah, S.H., M.H. (Ketua Bawaslu Makassar), Junaedi, SE, ME (Ketua KAMMI Makassar), Febrianto Syam, S.IP., M.Si. (Tenaga Ahli Pimpinan DPD RI), serta Muhammad Imran, S.Sos. (Pengamat Politik). Diskusi dipandu oleh Rajuddin, S.H. sebagai moderator. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan edukasi politik yang sehat bagi masyarakat di tengah dinamisnya perkembangan regulasi pemilu. KPU Kota Makassar menyambut baik inisiatif dari organisasi kepemudaan seperti KAMMI yang aktif membuka ruang diskusi publik. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran demokrasi dan memastikan publik tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan strategis kenegaraan.(Humas KPU Kota Makassar/fadel) ....
Hadiri Diskusi Publik HMI, KPU Makassar Tegaskan Komitmen Menjaga Kedaulatan Demokrasi
MAKASSAR, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam mengawal integritas proses pemilihan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Makassar, Sapri, S.H., M.H, saat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, Jumat (6/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di Red Corner Cafe ini mengangkat tema "Analisis Perbandingan Mekanisme Pemilu dalam Sistem Demokrasi Indonesia". Diskusi ini merupakan rangkaian dari peringatan Dies Natalis HMI ke-79 dan dihadiri oleh berbagai elemen strategis, mulai dari pejabat pemerintah, pakar hukum, hingga aktivis masyarakat sipil. Dalam pemaparannya, Sapri menekankan bahwa peran KPU bukan sekadar penyelenggara teknis, melainkan penjaga konstitusi di tingkat daerah. Ia menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pemilu agar kedaulatan rakyat tetap terjaga. "Di tengah dinamika perkembangan sistem demokrasi kita, KPU Kota Makassar tetap menjaga kedaulatan demokrasi dengan memastikan seluruh tahapan berjalan di atas koridor hukum yang berlaku. Integritas dan transparansi adalah harga mati untuk menjaga kepercayaan publik," tegas Sapri. Kegiatan ini turut menghadirkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, S.H., yang dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Makassar, Zainal Ibrahim. Selain itu, sejumlah tokoh penting lainnya hadir sebagai narasumber, di antaranya Bupati Barru A. Ina Kartika Sari, Wakil Direktur BSNPG A. Hendra H. Paletteri, serta pakar hukum tata negara Dr. Pattawari. Diskusi berjalan interaktif dengan dimoderatori oleh Kabid PA HMI Makassar, Muh. Fadel Zein H. Dengan partisipasi dalam forum seperti ini, KPU Kota Makassar berharap sinergi antara penyelenggara pemilu dan kelompok intelektual dapat terus terjalin demi mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas di Kota Makassar.(Humas KPU Kota Makassar) ....
SAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN 1447 H, KPU MAKASSAR SERAHKAN SANTUNAN KE ANAK YATIM
Makassar, kpu.go.id –Sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi bangsa, sekaligus mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan solidaritas antara sesama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melalui program KPU Peduli Anak Yatim, kembali menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu Darussala, yang berlokasi di Jl.Penumnas Antang Blok I, Jumat (6/2/2026). Penyerahan santunan dilakukan secara langsung Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Agus Salim di damping Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Arifin Abdi Akbar serta Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum, Marini Abdullah. Penyerahan Santunan dilaksnakaan di Aula Kantor KPU Kota Makassar, Jl. Perumnas Antang Raya No.2A dan dihadiri sejumlah anak yatim Darussalam disaksikan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Makassar. Agus Salim dalam sambutannya, mengatakan santunan ini adalah bentuk kepedulian KPU kepada sesama, khususnya kepada anak yatim piatu yang berada di sekitar Kantor KPU Kota Makassar. Dia juga berharap, melalui santunan dapat meringankan beban yang dimiliki oleh para anak asuh. “Kami berharap santunan yang kami serahkan hari ini semoga menjadi berkah bagi kita semua, terkhusus jelang Bulan Suci Ramadhan 1447 H, semoga dapat membantu meringankan beban pengurus dalam mendampingi anak-anak asuhnya”, ujar Kasubag KUL ini. Selain Penyerahan Santunan kegiatan juga dirangkaiankan dengan doa bersama anak yatim dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Makassar atas wafatnya Alm Bagaskara Langit Kresna Putra Sutrisno pada Kamis,5 Februari 2026. Almarhum merupakan anak bungsu dari Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, Bernad Dermawan Sutrisno. Teriring Doa buat Almarhum. Keluargga Besar KPU Kota Makassar Turut Berduka Cita (Humas KPU Kota Makassar/Red) ....
Sosialisasi
Publikasi
Opini
Hai #kawankpumakassar, setelah minggu lalu kita membahas tipe-tipe budaya politik oleh Almond, kali ini #pojokacarita hadir bersama Sarah Birch dengab pembahasan Korupsi politik. Apa itu Korupsi politik? dan siapa Sarah Birch? Sarah Birch adalah seorang ilmuwan politik dan akademisi Amerika, yang berspesialisasi dalam politik komparatif. Sejak 2016, ia menjadi Profesor Ilmu Politik di King's College London . Ia pernah mengajar di University of Essex antara tahun 1996 dan 2013, dan menjabat sebagai Ketua Politik Perbandingan di Universitas Glasgow antara tahun 2013 dan 2016. Pada tahun 2013, Birch terpilih sebagai Fellow dari British Academy (FBA), akademi nasional Inggris untuk humaniora dan ilmu sosial. Pada tahun 2016, ia terpilih sebagai Anggota Royal Society of Edinburgh (FRSE), akademi sains dan sastra nasional Skotlandia adapun karya istimewanya adalah 'Malpraktik Pemilu' (2011) dan 'Etika dan Integritas dalam Politik Inggris: Bagaimana Warga Negara Menilai Perilaku Politisi mereka dan Mengapa Itu Penting' (2015). Menurut Sarah Korupsi politik dalam Pemilu biasanya dilakukan melalui praktik politik uang. Hal tersebut bisa menghasilkan orang yang 'salah' sebagai pemenang. Pemerintahan yang dihasilkan pun kurang representatif dan akuntabel. Alasannya karena politisi yang terpilih tidak akan mengutamakan kepentingan rakyat. Pada sisi lain, kepercayaan kepada mereka pun rendah. Selain itu, korupsi politik juga dapat mendorong korupsi di sektor-sektor lain.