Tingkatkan Kualitas Kinerja Anggaran 2025, KPU Kota Makassar Ikuti Evaluasi Nasional Bersama Kemenkeu dan BPKP
MAKASSAR, 30 DESEMBER 2025 – Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengikuti Rapat Evaluasi Penganggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring, Selasa (30/12). Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan capaian kinerja anggaran serta memastikan akuntabilitas pelaporan keuangan di seluruh Satuan Kerja (Satker) se-Indonesia menjelang penutupan tahun.
Hadir mewakili KPU Kota Makassar, Sekretaris KPU Kota Makassar, Asrar Marlang, didampingi Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin), Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, serta operator aplikasi SAKTI. Keikutsertaan tim lengkap ini guna memastikan setiap aspek evaluasi, mulai dari perencanaan hingga teknis pelaporan, dapat ditindaklanjuti secara komprehensif.
Realisasi Nasional Cukup Memuaskan Dalam paparan pembuka, Kepala Biro Keuangan KPU RI, Yayu Yuliani, melaporkan bahwa realisasi anggaran nasional KPU per 26 Desember 2025 telah mencapai 91,59%. Angka ini diprediksi akan menyentuh 98,00% jika variabel pagu yang diblokir dikeluarkan dari perhitungan. Meski demikian, seluruh Satker diingatkan untuk tetap mengutamakan kualitas perencanaan dan efisiensi belanja di samping mengejar penyerapan.
Fokus pada Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) Narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menekankan pentingnya Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mencakup aspek perencanaan, implementasi, dan hasil. Khusus untuk capaian output, ditekankan bahwa ketepatan waktu pelaporan memiliki bobot besar dalam penilaian akhir.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris KPU Kota Makassar, Asrar Marlang, menegaskan komitmennya untuk segera merampungkan input data sesuai jadwal. "Kami segera menindaklanjuti instruksi pusat terkait sinkronisasi data dan memastikan input capaian output pada aplikasi SAKTI tuntas pada 1-5 Januari 2026 mendatang," ujarnya.
Percepatan Administrasi Hibah dan Akhir Tahun Terkait pengadaan barang dan jasa, BPKP merekomendasikan verifikasi teknis yang ketat sebelum melakukan pembayaran kontrak. Selain itu, KPU RI menginstruksikan seluruh daerah untuk segera merampungkan administrasi hibah (SP2HL/SP4HL) paling lambat 7 Januari 2026.
Asrar Marlang memastikan bahwa KPU Kota Makassar tengah melakukan mitigasi risiko di hari-hari terakhir tahun 2025. Fokus utama jajarannya adalah penyelesaian setoran pajak, pengembalian sisa UP/TUP ke kas negara sebelum 31 Desember, serta konsolidasi dokumen hibah ke KPPN.
Harapan Nilai Kinerja Sangat Baik Melalui evaluasi ini, KPU RI berharap dapat mempertahankan atau meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NK) nasional yang pada tahun sebelumnya meraih skor 92 dengan kategori sangat baik. Sebagai penutup, Asrar Marlang mengingatkan jajarannya bahwa koordinasi tanpa sekat antar bagian adalah kunci utama.
"Koordinasi antara bagian perencanaan, keuangan, dan logistik harus diperkuat agar setiap indikator kinerja terdokumentasi dengan baik, sehingga nilai kinerja anggaran KPU Kota Makassar tahun ini tetap berada pada level terbaik," pungkas Asrar. (Humas KPU Kota Makassar)
