Berita Terkini

Makassar, 02 Oktober 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kota Makassar, bertempat di Aula KPU Kota Makassar. Rapat pleno ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Makassar, perwakilan Forkopimda Kota Makassar, Bawaslu Kota Makassar, dan stakeholder yang ada di Kota Makassar, seperti Disdukcapil Kota Makassar, Kodam XIV Hasanuddin, Kodaeral VI, Kodau II, Kesbangpol Kota Makassar, BPS Kota Makassar, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan Lapas dan Rutan Makassar. Ketua KPU Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat pleno terbuka ini menjadi sarana untuk menyampaikan secara transparan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan III tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan data pemilih di Kota Makassar lebih mutakhir, akurat dan valid, sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu berikutnya. “Tujuan utama rapat pleno ini adalah agar tercipta keselerasan dan keakuratan data pemilih yang ada, sehingga data yang dihasilkan nantinya ketika tahapan pemilu berikutnya dimulai, lebih tervalidasi,” ujar Ketua KPU Kota Makassar ini. Melalui rapat pleno terbuka ini, KPU Kota Makassar berkomitmen menjaga kualitas daftar pemilih, dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder dan memastikan masyarakat Kota Makassar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik pada pesta demokrasi di masa mendatang. Dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Aula Kantor KPU Kota Makassar ini, ditetapkan jumlah pemilih hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 1.070.078 orang. Melalui Rapat pleno ini menjadi ruang evaluasi, baik bagi internal KPU maupun pemangku kepentingan lain, terkait sejauh mana progres pemutakhiran data pemilih dapat dijalankan secara konsisten dan dengan hasil PDPB Triwulan III ini, KPU Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan data pemilih yang bersih, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, terkhusus di Kota Makassar. (Humas KPU Kota Makassar/Red Magn)

Makassar, 22 Agustus 2025 - Dalam rangka merealisasikan program GREBEG (Gerakan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Terintegrasi), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melakukan audiensi ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang membawahi Kota Makassar dan Kabupaten Maros, jumat, 22 Agustus 2025. Rombongan KPU Kota Makassar diterima langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Selatan, Asqar, SE., MM. Hadir dalam rombongan KPU Kota Makassar,  Anggota KPU Kota Makassar, Muh. Abdi Goncing dan Sri Wahyuningsih, yang didampingi oleh Kasubag SDM dan Parmas KPU Kota Makassar beserta sejumlah staf sekretariat KPU Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut, anggota KPU Kota Makassar, Muh. Abdi Goncing, menyampaikan bahwa maksud dan tujuan audiensi tersebut adalah untuk merealisasikan program GREBEG atau Gerakan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Terintegrasi, yang dicanangkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, yang salah satunya akan menyasar pemilih pemula yang masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. "Kunjungan kami ini bermaksud untuk merealisasikan program Grebeg atau Gerakan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Terintegrasi yang dicanangkan oleh KPU Sulawesi Selatan di seluruh kabupaten/kota, sekaligus menindaklanjuti hasil pertemuan antara KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, terkait kerja sama dalam hal pendidikan pemilih yang akan menyasar siswa-siswi yang masih duduk di bangku SMA atau sederajat", ungkap ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia KPU Kota Makassar ini. Abdi Goncing juga menambahkan bahwa nantinya pendidikan pemilih yang menyasar siswa-siswi SMA sederajat ini tidak hanya sebatas memberikan materi terkait pemilu dan kehidupan demokrasi, tapi juga akan memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi para siswa, khususnya mengenai tata cara dan tata kelola pemilihan, seperti pemilihan ketua osis. "Jadi, pendidikan pemilih yang akan kita lakukan ini nantinya tidak hanya sekedar memberikan materi ataupun ceramah kepada para siswa sebagai pemilih pemula di momen upacara bendera setiap hari senin, tapi juga akan memberikan sedikit keterampilan kepada mereka tentang bagaimana mengelola sebuah pemilihan yang demokratis dan akuntabel, yang dimulai dari pemilihan ketua osis di sekolah masing-masing", jelas alumni magister filsafat UGM ini. Anggota KPU Kota Makassar, Sri Wahyuningsih, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, juga menyampaikan harapannya agar kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada kerja sama dalam pemilihan ketua osis serentak di seluruh SMA sederajat yang ada di Kota Makassar, tapi juga dalam hal-hal lain terkait pendidikan politik bagi para pemilih pemula yang masih berstatus sebagai siswa SMA. "Harapan kami, semoga kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada pemilihan ketua osis serentak atau menjadi pembina upacara bendera di sekolah saja, tapi juga dalam pendidikan politik bagi para siswa yang merupakan pemilih pemula, seperti kegiatan-kegiatan rutin terkait pembelajaran kehidupan demokrasi", ujar ketua divisi teknis penyelenggaraan pemilu KPU Kota Makassar ini. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Asqar, SE.,MM., menyambut baik tujuan program pendidikan pemilih ini. Menurutnya, hal ini merupakan kegiatan yang positif dan sangat baik untuk para peserta didik. "Pendidikan pemilih dan politik ini sangat penting diberikan bagi pemilih Pemula, terkhusus kepada siswa-siswi SMA, agar mereka dapat mengetahui demokrasi lebih dini", ungkap Asqar. Asqar juga menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan siap memberikan ruang kepada KPU Kota Makassar, khususnya untuk meningkatkan kehidupan demokrasi yang lebih baik di Kota Makassar. “Dinas Pendidikan pada intinya siap berkolaborasi dengan KPU Kota Makassar. Harapannya kegiatan yang akan digagas dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Makassar". Pungkas Asqar. (Humas KPU Kota Makassar)  

Makassar, 14 Agustus 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menerima kunjungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan anggaran tahun 2025, khususnya terkait pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak lalu.  Tim DJPb yang dipimpin Latif Wahyono, Kepala Seksi PPA 1C, bersama Cecep Bintang Aditya, Pelaksana PPA 1D, diterima langsung oleh, Sekretaris KPU Kota Makassar, Asrar, yang didampingi oleh jajaran sekretariat KPU Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas realisasi anggaran KPU Kota Makassar, yang telah mencapai 73,58% pada bulan agustus 2025. Persentase ini dipengaruhi oleh belum terpisahnya pencatatan anggaran Pilkada dengan anggaran rutin, sehingga memengaruhi akurasi perhitungan angka penyerapan anggaran. Selain itu, proses revisi anggaran yang harus mendapat persetujuan eselon 1 sering memerlukan waktu hingga satu bulan, menjadi salah satu hambatan percepatan penyerapan. Dari sisi teknis, penggunaan aplikasi SAKTI juga menjadi sorotan karena keterbatasannya dalam memproses dua revisi secara bersamaan. Pada aspek pengelolaan keuangan, KPU Kota Makassar menghadapi tantangan dalam mencapai target penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang ditetapkan per triwulan, terutama akibat keterbatasan vendor yang menerima pembayaran menggunakan KKP. Latif Wahyono menyampaikan apresiasi atas capaian realisasi anggaran KPU Kota Makassar, yang dinilai cukup baik di tengah kompleksitas penyelenggaraan Pilkada. “DJPb siap menjadi jembatan antara satuan kerja di daerah dengan kementerian maupun lembaga pusat, untuk memastikan hambatan administrasi dapat segera diatasi, sehingga anggaran dapat terserap optimal dan mendukung kelancaran tahapan demokrasi", terang Latif. Senada dengan hal tersebut, Asrar, mewakili KPU Kota Makassar, mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan pendampingan dari DJPb ini. "Sinergi dan komunikasi yang baik dengan Kanwil DJPb sangat membantu kami, terutama dalam percepatan proses revisi anggaran dan penyesuaian teknis di lapangan", ujar Sekretaris KPU Kota Makassar ini. Dengan penguatan monitoring dan sinkronisasi kebijakan ini, diharapkan pengelolaan anggaran KPU Kota Makassar dapat semakin efektif, transparan dan responsif terhadap dinamika penyelenggaraan pemilihan di tingkat daerah. (Humas KPU Kota Makassar)

Makassar    – Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar melaksanakan Sosialisasi Penggunaan cekdptonline dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung  di Car Free Day UNHAS, Minggu,3 Agustus 2025. Sala satu pelaksanaan kegiatan dengan menyebarkan brosur PDPB kepada masyarakat di CFD. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah (PDPB) adalah proses memperbaharui data pemilih yang dilakukan secara terus menerus, tidak hanya pada saat menjelang pemilu dan pemilihan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa daftar pemilih selalu akurat, mutakhiran, dan mencerminkan kondisi demografis pemilih yang sebenarnya sehingga pemilih dapat memastikan penggunaan hal pilihnya tersalurkan pada pesta demokrasi nanti. Dalam hal sosialisi PDPB di car free day UNHAS, Menurut Ketua Divisi Sosdiklih & Parmas, Muh Abdi Goncing pelaksanaan kegiatan ini menjadi awal sosilisasi yang di laksanakan oleh KPU Kota Makassar, dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sosialisasi ini sangat penting untuk pemilih di makassar dalam hal pendataan guna memastikan mereka terdaftar di Daftar Pemilih tetap melalui pengecekan di Aplikasi Cekdptonline.kpu.go.id  “Kegiatan ini menjadi ajang untuk  mengimbau pemilih di Kota Makassar tercatat di DPT, melalui pengecekan di Cekdptonline.kpu.go.id dan jika belum tercatat pemilih bisa langsung mengisi fom melakukan scan barkode yang akan dituntus petugas yang ada di lokasi CFD Unhas. Hal serupa diutarakan, Ketua Divisi Perencanaan, data dan informasi, Hambaliee, melalui sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan di Car Free Day UNHAS, keakuratan data pemilih di Kota Makassar dapat dipastikan terdeteksi dengan baik.”Melalui ajang seperti  ini pendataan pemilih di Kota Makassar dapat lebih akurat apalagi sejumlah langkah teknis yang sedang dijalankan KPU, mulai dari Cek DPT Online, formulir tanggapan publik, barcode pelaporan mandiri, hingga rapat pleno terbuka setiap triwulan ", jelas Hambaliie. kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang berlangsung Di Kampus Universitas Hasanuddin (UNHAS) Jl.Perintis Kemerdekaan KM.10, selain dihadiri semua jajaran secretariat juga dihadiri Ketua Divisi Teknis, Sri Wahyuningsih. (Humas KPU Kota Makassar/NK/YL/YY)

Makassar, 30 Juli 2025 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas pelaksanaan tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan ke depannya. Berdasarkan pengalaman yang ada, masih banyak hal yang perlu dilakukan perbaikan, agar nantinya hal tersebut dapat diantisipasi dengan mudah. Untuk itu, ketua divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Makassar, Sri Wahyuningsih, didampingi Kasubag Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Makassar, ikut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan oleh KPU RI. Kegitan yang diikuti secara daring di Aula Kantor KPU Kota Makassar ini bertemakan "Berbagi pengalaman dalam rangka reviu pelaksanaan tahapan teknis pemilu dan pemilihan tahun 2024”. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh satker KPU, mulai dari KPU Provinsi/KIP Aceh, maupun KPU kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam sambutannya, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menekankan bahwa kegiatan ini penting diadakan untuk mendengarkan dan berbagi pengalaman untuk mengetahui risiko di lapangan, karena tidak semua risiko yang ada diatur dalam regulasi. "Masukan-masukan yang ada nantinya dalam kegiatan ini, bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kita untuk dibahas bersama, khususnya dalam rangka mengetahui dan mengantisipasi segala resiko yang ada pada saat tahapan pelaksanaan Pemilu", jelas Yulianto. Turut hadir dalam kegiatan ini, anggota KPU RI August Mellaz dan Idham Holik, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawina, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraam Pemilu Melgia Carolina Van Harling, serta jajaran kesetjenan KPU RI. Dalam kegiatan ini, beberapa satuan kerja, baik dari KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, berkesampatan secara bergantian memaparkan pengalaman yang dialami saat tahapan Pemilu tahun 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, para peserta rakornas menyampaikan kendala yang ada di lapangan, serta menyampaikan rekomendasi untuk menjadi bahan masukan bagi KPU RI. Lebih lanjut, Yulianto menyampaikan bahwa sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemilu, diperlukan rasa dan upaya gotong royong yang tinggi. "Kita KPU harus bekerja secara kolektif kolegial atau gotong royong, sehingga kita harus saling berbagi ilmu yang dimiliki agar pekerjaan kita bisa lebih baik ke depannya", terang Yulianto. Rakornas ditutup dengan pengumuman pemenang pemaparan pengalaman yang paling menarik dari setiap tahapan. Dalam sambutan penutupnya, Anggota KPU RI Idham Holik, menyampaikan rasa terima kasih kepada para peserta yang antusias mengikuti kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini. "Banyak terima kasih kepada semuanya atas masukan-masukannya ke KPU RI, karena kami sadar, kami belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam melaksanakan tahapan pemilu", pungkas Idham. (Humas KPU Kota Makassar)

Makassar, 28 Juli 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pada bidang pengelolaan website dan media sosial di lingkungan KPU Kota Makassar. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah Pelatihan Pengelolaan Media dan Media Sosial, yang diselenggarakan di Aula Kantor KPU Kota Makassar, Senin, 28 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh para Kasubag beserta seluruh Staf Sekretariat di lingkungan KPU Kota Makassar. Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Makassar, Muh. Abdi Goncing, memaparkan dalam materinya terkait pengelolaan media sosial bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen KPU Kota Makassar dalam membangun demokrasi yang partisipatif. "Website dan seluruh media sosial kita (KPU Kota Makassar) adalah wajah kita di ruang digital. Oleh karena itu, SDM kita harus siap, adaptif dan terampil dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik dengan bijak, karena ini adalah salah satu komitmen kita dalam mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi", papar Abdi. Pada kesempatan yang lain dalam kegiatan ini, Bambang Hermansyah, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Makassar, selaku narasumber dalam pengelolaan website, menyampaikan bahwa website resmi KPU Kota Makassar adalah salah satu website yang terintegrasi dan dikelola mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai ke tingkat kabupaten/kota, sehingga seluruh jajaran sekretariat KPU Kota Makassar diharapkan mampu menggunakan dan mengelolanya dengan baik. "Website KPU Kota Makassar merupakan turunan dari website KPU RI, di mana telah disediakan menu-menu yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Fungsinya, agar mudah digunakan dan dioperasikan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya", jelas Bambang. Dengan adanya kegiatan pengembangan kapasitas SDM ini, KPU Kota Makassar diharapkan mampu meningkatkan kualitas dalam diseminasi informasi serta interaksi publik melalui ruang-ruang digital, khususnya menjelang tahapan-tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan di masa mendatang. Kegiatan ini juga sekaligus diharapkan sebagai wujud nyata transformasi digital KPU Kota Makassar dalam menjawab tantangan komunikasi publik, yang semakin dinamis di era digital (Humas KPU Kota Makassar/Red.)